Foto bersama PWNA Jawa Barat dan LSF usai bincang ringan

Menyentuh film sebagai bahan literasi merupakan hal yang tak bisa terelakkan. Apalagi di saat pandemi, layanan hiburan melalui media televisi masih menjadi ruang di tengah jeda kekosongan aktivitas.

Bersama komisi III Lembaga Sensor Film, lima anggota PWNA Jawa Barat menjajaki kerja sama dan sinergitas program literasi film. Bersama Dewi Mulyani sebagai ketua umum PWNA Jawa Barat dan Rommy Fibri Hardiyanto sebagai ketua Lembaga Sensor Film, silaturahmi dan bincang ringan berjalan lancar.

Bincang ringan dan hangat ini dimulai dari pukull 10.00-11.30 WIB sangat menarik, karena topik perfilman belum pernah disentuh oleh program PWNA Jawa Barat. Dengan program andalan LSF yaitu, budaya sensor mandiri serta desa sensor mandiri yang dituturkan oleh Rommy.

Bersama pula Kuat Prihatin, Naswardi Robi, dan Mukayat Al Amin dari LSF, bincang ringan yang dilakukan kurang lebih satu setengah jam ini akhirnya menemukan titik temu program yang bisa dilakukan bersama. PWNA dan LSF akan melanjutkan hasil bincang-bincang ini guna memetakan secara konkrit hal-hal yang bisa dilakukan bersama.

Selain ketua umum Dewi Mulyani, ia pun didampingi oleh unsur pimpinan harian Ade Kartini sebagai sekretaris umum, dan Ermina Hidayanti selaku bendahara umum. Dihadirkan pula Aulia Khairunnisa, ketua departemen kominmas dan Andalusia Neneng, anggota departemen pendidikan, pelatihan, dan penelitian PWNA Jawa Barat. (A_Kar)
Diikuti oleh kurang lebih 200 orang peserta webinar yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini. Peserta berasal dari organisasi dan komunitas keagamaan ini dihadiri oleh pengurus, pegiat, anggota dari enam agama di Indonesia. 
 
Dengan 3 pemateri yang masing-masing menguasai bidangnya dengan luar biasa. Menurut Dodi M. Hidayat pencegahan perkawinan anak dimaksudkan untuk bisa mencapai SDGs dan MDGs, salah satunya adalah dengan percepatan pencegahan perkawinan anak. Dipandu oleh Dodi M. Hidayat kegiatan ini berlangsung dari pukul 09.00-12.00 WIB. 
 
Pemaparan dari para ahli menyatakan bahwa Indonesia menduduki ranking ke 8 dunia dan ke 6 di Asean. Hal ini merupakan sebuah keprihatinan yang serius manakala dihadapkan pada bonus demografi yang akan dihadapi. Hal ini diutarakan secara gamblang oleh Rohika Kurniadi Sari, assisten deputi PHA atas pengasuhan keluarga dan lingkungan. 
 
Keprihatinan pun diutarakan oleh Muhamad Dwi Priangga seorang dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Dalam pemaparan materinya adalah perkawinan anak tidak saja sangat rentan terhadap gangguan fisik seorang anak namun juga mental. Saat anak-anak yang baru saja tumbuh harus dihadapkan pada berbagai persoalan rumah tangga yang tak hanya berbicara tentang cinta. Gangguan seperti ini justru sangat rentan terhadap perkembangan diri dan generasi yang akan dilahirkan. 
 
Paparan yang sangat komprehensif dari sudut pandang agama dijelaskan pula pada webinar ini. Pera Soparianti dari Rahima menjelaskan beberapa dalil naqli mengenai perkawinan. Kupasan ayat dan hadis dihadirkan begitu rinci melalui analisis dalil dengan rujukan berbagai tafsir dan pendapat para ulama terdahulu. (A_Kar) 
 
Sebagian peserta webinar yang tertangkap kamera layar

 

E-flyer acara peluncuran UNISA Bandung

 

Sabtu, 29 Shafar 1442 H bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2020 perhelatan bersejarah dilakukan oleh Pimpinan Wilayah `Aisyiyah Jawa Barat. UNISA sebagai salah satu kampus Islam yang mewarnai corak pendidikan tinggi di Bandung berhasil didirikan oleh para perempuan berkemajuan Jawa Barat ini. Dengan mengusung visi “Unggul dalam teknologi, kesehatan, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam Berkemajuan” UNISA Bandung siap menghadapi tantangan zaman.

 

Virtual background peluncuran UNISA Bandung

 

Bersama pengantar dan sambutan dari rektor UNISA Bandung, Tia Setiawati, S.Kep, M.Kep, Ners, ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, H. Suhada, Pimpinan Wilayah `Aisyiyah Jawa Barat, Dra. Hj. Ia Kurniati, M.Pd., dan ketua umum Pimpinan Pusat `Aisyiyah Dra. Hj. Noorjannah Djohantini, M.Si, acara ini dibuka.

 

Ketua Umum PW Nasyiatul Aisyiyah Jawa Barat hadir di komplek masjid Mujahidiin

 

Grand Launching UNISA Bandung ini dilakukan langsung oleh ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. KH. Haedar Nashir dengan amanat yang cukup memberikan semangat. Menurutnya kesuksesan PW `Aisyiyah Jawa Barat yang berhasil mendirikan UNISA ini adalah berkat beberapa faktor:

  1. Badl al juhdi, mengerahkan segala kemampuan dan cara yang maksimal;
  2. Muntajah wa binaa’a, sikap produktif dan konstruktif;
  3. Al da`wah li al-muwaajahah, menghasilkan usaha-usaha dakwah bi al-haal atau bi al-lisan yang bersifat alternatif dan mengungguli yang lain.
Sebagian peserta yang hadir melalui video conference     

 

Acara yang dihadiri tidak kurang dari 300 peserta melalui video conference zoom dan sebagian ada yang hadir di kampus UNISA Bandung dan aula masjid Mujahidin Bandung. Perhelatan ini dihadiri oleh banyak tamu undangan. Selain jajaran PWM dan PWA Jawa Barat serta ortom setingkat wilayah, tampak para tamu undangan di antaranya LLDIKTI Prov. Jawa Barat, Prof. Suherman, Rektor UM Bandung, Prof. Suyatno, Rektor IBM Bekasi, Jaenudin, S.Ag., M.Pd. (A_Kar)

 


Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Sumedang pada tanggal 14 Oktober 2020, pukul 18.15-20.00 WIB mengadakan webinar kesehatan bagi para perempuan. Kegiatan virtual ini terselenggara atas dasar pemikiran jajaran PDNA Kabupaten Sumedang terhadap dampak pandemi pada perkawinan anak.

Fenomena tersebut sesuai dengan data yang dikeluarkan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) bahwa di masa pandemi ini angka perkawinan anak meningkat sangat signifikan.  Sebagai informasi di tahun 2019 tercatat perkawiinan anak sebanyak 23.700 kasus, dan ditahun 2020 per bulan Oktober ini sudah mencapai 34.000 kasus.

Webinar KAPEIN dengan tema “Pelindungan Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Islam” ini merupakan kolaborasi antara departemen kesehatan dan departeman dakwah PDNA Kabupaten Sumedang. “Sesi webinar ini akan dilaksanakan secara rutin dalam setiap bulan dengan tema yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari para peserta KAPEIN sebelumnya”, ujar Karwati, Ketua PDNA Kabupaten Sumedang dalam memberikan arahan awal pada awal acara webinar.

Pembicara yang pertama yaitu Santi Yuspitawati, A. Md. Kep (Ketua Dept. Kesehatan) dan pembicara kedua adalah Atikah Nurhidayati, S.Pd (Ketua Dept. Dakwah). Webinar terlaksana sangat interaktif dengan pemilihan waktu yang sangat pas, ujar Windy salah satu santri dari ponpes Almadinah.

        Harapan ke depan semoga acara KAPEIN ini bisa lebih banyak lagi partisipan, sehingga berbanding lurus dengan salah satu poin cita-cita Nasyiatul Aisyiyah tahun 2020, yaitu terciptanya berbagai sumber pembelajaran untuk keluarga (family learning center). Bentuk upaya yang ditempuh oleh PDNA Kab. Sumedang ini diantaranya lewat webinar KAPEIN yang mengarah kepada memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap permasalahan anak dan perempuan. (Karwati)

Musyawarah Daerah PDNA Kota Cirebon

 

Bertempat di Pusat Dakwah Muhammadiyah Kota Cirebon, Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah Kota Cirebon menggelar Musyawarah Daerah yang ke-IV. Acara dibuka langsung oleh walikota Cirebon Drs. Nasrudin Azis, S.H. Kegiatan musyda Kota Cirebon kali ini merupakan musyda gabungan yang terdiri dari HW, TS, PDPM, dan PDNA. 

 

PDNA Kota Cirebon melakukan musyda tersendiri dengan menerapkan protokol kesehatan. Dengan sarana yang memadai PDNA Kota Cirebon memfasilitasi PWNA video conference via zoom. Melalui media ini PWNA Jawa Barat memberikan arahan terhadap proses pelaksanaan musyda.

 

Dewi Mulyani, dalam sambutan pembukanya mengatakan bahwa ciri dari Nasyiah itu seperti apa yang terlantun dalam Marsnya, yaitu: terdidik tiap hari, bekerja digemari, rahmat Allah dicari. Jadi, menjadi Nasyiah itu bukanlah seseorang yang suka rebahan, bermalasan tetapi seorang Nasyiah adalah individu yang mampu menjadikan waktu dan dirinya produktif dan terus bergerak. 

 

Arahan Ketua Umum PWNA Jawa Barat melalui Video Conference

Ketua umum PWNA Jawa Barat tersebut mengapresiasi gerak langkah PDNA Kota Cirebon yang mengadakan Musyda di saat pandemi. Kondisi yang sangat terbatas ini tidak menjadi halangan untuk bergerak, bahkan justru menjadi tantangan agar kerja dan giat organisasi tetap berjalan, begitu pungkasnya.

 

Musyda PDNA Kota Cirebon kali ini berhasil merumuskan beberapa program kerja yang sangat penting dan menentukan ketua umum PDNA Kota Cirebon Periode 2016-2020. Terpilih kembali Ria Yulianti Triwahyuningsih, SST., M.Kes. sebagai ketua umum untuk yang kedua kalinya. Bersama Seilawati Nurjanah, ST. sebagai sekretaris umum, dan Lutfi Adianti, S.Pd. sebagai bendahara umum. (A_Kar)

 

Omnibus law cipta kerja menjadi polemik di awal Oktober ini. RUU yang telah diketuk palu pada Ahad malam memancing unjuk rasa di penjuru negeri. Hal ini disinyalir karena pasal-pasal yang tertera di dalamnya tidak memihak kepentingan bangsa dan anak negeri, terutama kaum pekerja.

Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah pada Kamis 8 Oktober 2020 pukul 19.30-21.00 WIB menggelar diskusi terbuka mengenai hal di atas. Diskusi ini diadakan guna menggali dan memahami isi omnibus law dilihat dari perspektif ilmu hukum tata negara dan keperempuanan.

Hadir pembicara pada ajang tersebut Fery Amsari, S.H., M.H., LL.M., sebagai pakar hukum tata negara dan Dr. Fithriatus Shalihah seorang pakar hukum ketenagakerjaan. Diskusi ini dibuka oleh pengantar dari ketua PP Muhammadiyah, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, M.Hum.

Pembuka diskusi menjadi pemantik panas sebelum dua orang pakar memaparkan temuannya. Hal ini menjadikan kurang lebih 200 peserta sangat antusias. Pakar hukum tata negara menyebutkan bahwa omnibus law merupakan “sapu jagat” undang-undang. Ia meramu dan meringkas beberapa pasal atau undang-undang lain dalam satu paket undang-undang.

Menurutnya, dari beberapa negara yang telah menerbitkan omnibus law, tak ada satu pun yang memenuhi syarat demokrasi di dalamnya. Begitu pun dengan omnibus law ini, tuturnya jika ia berhasil dilaksanakan di Indonesia, maka bangsa ini telah mundur ke zaman orba bahwa orla. Hal itu disebabkan karena secara tersirat omnibus law ini menarik kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri menjadi kewenangan pusat.

Pemaparan yang lebih menarik pun datang dari pakar hukum ketenagakerjaan. Beliau membawakan bahasannya dengan judul Kado Pilu Maternitas dalam Omnibus Law. Judul tersebut diambil guna memberikan gambaran efek omnibus law bagi para kaum perempuan.

Hak maternitas yang dimiliki kaum pekerja perempuan bisa jadi menjadi terpinggirkan jika omnibus law ini berlaku. Menurutnya, dalam omnibus law aturan hal maternitas ini tidak tercantum secara jelas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan pasal 76, 81, 82, dan 83. Dalam UUK hak  maternitas ini berupa cuti haid, cuti hamil, cuti melahirkan, bahkan cuti menikah pun diatur secara jelas.

Namun, berbeda dalam omnibus law, alih-alih tercantum secara jelas, hak bagi pekerja perempuan tersebut diserahkan kepada pemilik usaha. Hal inilah yang nantinya akan menjadi celah penyelewengan. Hal tersbut dapat memicu ketidakadilan yang memberatkan kaum perempuan karena tidak dipayungi oleh hukum yang jelas.

Diskusi menarik ini digelar sebagai bahan literasi hukum bagi Nasyiah dalam upaya advokasi terhadap ketidakadilan khususnya bagi kaum perempuan. Diskusi ini ditutup dengan banyak harapan semoga pemerintah bisa meninjau ulang dan merevisi isi undang-undang yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat dan kedaulatan serta keselamatan bangsa dan negara. (A_Kar)